Tugas Satuan Polisi Pamong Praja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Satpol PP memanglah tidak mudah di era keterbukaan dewasa ini. Mereka yang berada di garis depan dalam melaksanakan tugas mengamankan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ini selalu menjadi sorotan publik.

Bahkan tidak jarang, para petugas mendapat perlawanan dari masyarakat, terutama saat mereka melaksanakan tugas Penegakka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.Namun, bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini di bawah komando  Ir.Cornelis Wadu, M.Si.
Tugas Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Wajib Pelayanan Dasar di bidang PenyelengaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Tugas, fungsi dan wewenang satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.Tugas dan wewenang itu kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 02 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

  1. deteksi dan cegah dini;
  2. pembinaan dan penyuluhan;
  3. patroli;
  4. pengamanan;
  5. pengawalan;
  6. penertiban; dan
  7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.


Dalam melaksanakan tugas yang sifatnya pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja tidak bekerja sendiri ada unsur TNI/Polri yang membantu membackup keamanan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat yang berdampak sosial luas dan beresiko tinggi.
Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan koordinasi lintas sektor dalam hal mendapat dan memberi informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.Kegiatan Koordinasi ini mutlak dan wajib dilakukan sebagai bahan masukan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan yang aman dan tenteram.
Memperhatikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Kepala Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sering berbenturan dengan kepentingan masyarakat. sering terjadi konflik dilapangan karena kurangnya pemahaman masyarakat/kelompok tertentu berkaitan dengan tugas,fungsi dan wewenang
Opini yang terus berkembang di maknai secara  positif  sebagai motivasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa tenggara Timur untuk terus membenahi keberadannya di tengah-tengah masyarakat.
Dengan motto "Tegas, Humanis, Persuasif, Edukatif dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”, Satuan Polisi Pamong Praja akan selalu menjadi garda terdepan menjaha amanat aturan dan mengawal pemerintah dalam menjdikan Nusa Tenggara Timur Daerah yang Sadar akan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum
Dalam melaksanakan tugas semua anggota yang terlibat selalu dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan persoalan lapangan. Ada Hak,Kewajiban dan larangan yang menjadi petunjuk bagi semua anggota dalam bekerja.
Semua yang berkaitan dengan tugas,fungsi dan weweang dikemas dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) sehingga dapat meminimalisr dampak konflik dilapangan. Banyak kendala berkaitan dengan sarana dan prasaran pada saat melaksanakan tugas pengamanan akan tetapi dengan keterbatasan yang ada ,semangat dalam mengamankan Prodak Hukum Daerah merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan.
 Selain kegiatan rutin Pengaturan,Penjagaan,Pengawalan dan Patroli (Turjawali) yang dilaksanakan,  Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan koordiansi dengan aparat linmas yang ada di Kabupaten dan Kota. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menyamakan presepsi atau cara pandang yang sama dalam proses penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam penegakkan Peraturan Bupati/Walikota. **