Berita Utama

Seorang Srikandi Pol PP sedang berusaha menenangkan seorang anak perempuan yang ingin merampas selang air pada saat
pengamanan Kegiatan Identifikasi di Besi Pa'e (14/10/2020).
Foto: Jelfri Luin

 

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, dengan jumlah pegawai sebanyak 138 orang antara lain Laki-laki berjumlah 113 orang dan Perempuan 25 orang.Dari jumlah yang ada dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat terbatas belum mencapai 50% .

Sesuai kebutuhan sebenarnya jumlah tenaga yang mesti ada di Perangkat Daerah ini harus berjumlah 250 orang,akan tetapi banyak yang tidak ingin ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja karena beranggapan sebagai tempat pembuangan.

Srikandi yang bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja adalah srikandi yang kuat dan tangguh,kenapa demikian karena mereka siap bekerja keras bersama laki–laki dalam mengamankan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Saat melaksanakan tugas banyak hal–hal sulit yang harus di lalui kendati  itu tidak menurunkan semangat srikandi Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus bekerja menyelesaikan tugasnya.

Para srikandi  Satpol PP sering di tempatkan pada garda terdepan dalam pengamanan aksi yang melibatkan komponen masyarakat atau mahasiswa.Hal ini bertujuan untuk meminimalis adanya benturan yang berkepanjangan di lapangan.

Terkadang saat bertugas posisi para srikandi ini bagai buah simalakama,manakala sedang berhadapan dengan peserta aksi yang di dominasi oleh perempuan dan anak-anak kecil di bawah umur,sering peserta aksi mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di dengar bahkan ada peserta aksi yang memukul dan melempar para srikandi ini saat bertugas,akan tetapi semua kondisi lapangan yang dialami diterima tanpa ada perlawanan sedikit..**LD

Kumpulan mahasiswa melakukan demonstrasi menolak Omnimbus Law Cipta Kerja di depan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (10/10/2020).
Foto: Agusanty Wangsir

 

Jumat (09/10/2020), ratusan mahasiwa melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat yang terdiri dari anggota kepolisian (POLDA, POLRES kota Kupang, Brimob) sebagai garda terdepan, serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Aksi demo yang awalnya berlangsung kondusif, akhirnya ricuh antara pendemo dengan pihak keamanan. Pendemo melakukan tindakan-tindakan anarkistis dengan membakar ban dan melempar batu. Kericuhan ini disebabkan oleh keinginan pendemo untuk masuk ke dalam gedung dewan yang tidak diijinkan.

Setelah kurang lebih sepuluh menit ricuh, upaya negosiasi dilakukan dengan menghadirkan Emelia Julia Nomleni selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inche D. P. Sayuna selaku Wakil Ketua dan Ina Kolin selaku Anggota Komisi V DPRD, namun upaya ini tidak berhasil. Pendemo tetap meminta agar bisa masuk ke gedung dewan.

Akibat dari kericuhan ini, Jalan El Tari sempat ditutup oleh pihak keamanan.**LD

Kegiatan Interogasi di Atmosfer (ATM) Ramayana Mall (Jumat, 25/9) oleh PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
Foto: feminolce

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Kupang, mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTT melakukan interogasi di tempat-tempat hiburan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SatPol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu (23/9), yang bertempat di Aula Marungga I Hotel New Sasando Kupang.

Kegiatan Interogasi melibatkan Koordinasi Pengawas (korwas) yakni pihak Kepolisian sebagai Koordinator, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja (provinsi, kota, kabupaten) sebagai anggota dan para sarina (polisi wanita) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Interogasi di tempat-tempat hiburan Kamis (24/9) selain memeriksa kartu identitas diri dari para pekerja malam, juga melakukan crosscheck kepatuhan pemilik tempat hiburan berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan.

Pelaksanaan Kegiatan Interogasi ini dimulai pada pukul 23.00 wita (24/9) hingga 01.00 wita (25/9) yang diawali dengan Apel persiapan yang dipimpin oleh Kordinator Pengawas dan Kasat Pol PP Prov. NTT, Ir. Cornelis Wadu, M.Si selaku Pengarah.

Dalam arahannya, Koodinator Pengawas menyampaikan mekanisme pada saat berada di tempat hiburan yakni tim yang turun dan masuk pada tempat hiburan tetap menjaga suasana yang baik agar tidak terjadi gesekan dengan pemilik, pekerja dan pengunjung.

Selain itu Kasat Pol PP Prov. NTT mengingatkan kepada semua tim agar mematuhi makanisme yang telah disampaikan oleh Koordinator Lapangan; tim boleh melakukan wawancara tetapi tidak mengarah pada bentuk kekerasan. Selain itu beliau menghimbau agar selama pelaksanan interogasi semua yang turun wajib memperhatikan 3M (Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak).

Pelaksanaan interogasi yang dilaksanakan di Royal, Hotel Citra dan Atmosfer (ATM) Ramayana Mall berjalan dengan baik dan lancar dengan pendekatan humanis. Kegiatan ini juga sekaligus digunakan untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur nomor 49 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.**LD

Berita Utama

Polling

Bagaimana Kinerja Pol PP Saat Ini?

Bagus Sekali - 69%
Baiik - 17.2%
Biasa - 3.4%
Buruk - 6.9%
Tidak Tahu - 3.4%

Total votes: 29
The voting for this poll has ended on: December 31, 2020

Sedang Online

We have 123 guests and no members online

JSN Pixel 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework