config

SEJARAH POLISI PAMONG PRAJA

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja di Indonesia. Yang telah menngalami banyak perubahan, baqik peran, fungsi maupun bidang tugasnya.pada jaman Kolonial, setelah VOC menduduki Batavia (1620), Gubernur Jenderal VOC membentuk BAILLUW, yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim, bertuga menangani perselisihan hokum yang timbul antara VOC dengan warga kota serta menjaga ketertiban dan ketentraman kota. Pada masa Reffles (1815), BAILLUW terus berkembang menjadi suatu organisasi kepolisian yang tersebar disetiap Keresidenan, dengan dikendalikan oleh Resident dan Asisten Resident. Fungsi BAILLUW pada akhirnya disebut dengan BESTUURPOLITIE atau Polisi Pamong Praja dengan Tugas Membantu Pemerintah Kewedanan untuk tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Selanjutnya pada awal kemerdekaan RI pembentukan Polisi Pamong Praja tidak dilakukan secara serempak, tetapi bertahap disesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi NKRI pada waktu itu.

Pertama, yang membentu Polisi Pamong Praja adalah Provinsi DIY pada tanggala 30 Oktober 1948 dengan nama “Detasemen Polisi Pamong Praja” disusul oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa dan Madura yang membentuk “Satuan Polisi Pamong Praja” berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No.UP.32./2/21/1950 tanggal 3 Maret 1950.

Pada saat itu, Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang cukup luas, yaitu menangani bidang Pemerintahan Umum khususnya dalam pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di daerah, juga berperan aktif dalam membantu usaha-usaha konsolidasi dan stabilisasi territorial pada daerah-daerah yang baru diamankan oleh angkatan perang.

Dalam sejarah Polisi Pamong Praja telah berganti-ganti nama yaitu :

  1. Tahun 1948 untuk DIY disebut “Detasemen Polisi Penjaga Keamana Kapanewon” kemudian pada tahun yang sama diubah menjadi “Detasemen Polisi Pamong Praja”.
  2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.32./2/21/1950 tanggal 3 Maret 1950 secara Nasional disebut “Kesatuan Polisi Pamong Praja” dengan formasi sebagai berikut :
  • 1 (Satu) MENTERI POLISI PAMONG PRAJA
  • 5 (Lima) AGEN POLISI PAMONG PRAJA
  • 5 (Lima) PEMBANTU KEAMANAN
  1. Berdasarkan Permendagri No. 71/1960 tanggal 30 November 1960, dibentuk Polisi Pamong Praja di luar jawa dan Madura, dengan formasi :
  • 1 (Satu) MENTERI POLISI PAMONG PRAJA
  • 1 (Lima) CALON AGEN PAMONG PRAJA
  1. Tahun 1962 namanya berubah menjadi “Pagar Baya” yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juli
  2. Tahun 1963 berganti nama menjadi “Kesatuan Paga Baya” yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. I Tahun 1963 tanggal 1 Februari
  3. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di daerah menetapkan nama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat dekonsentrasi

Pada awalnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara operasional menginduk kepada Biro Umumj Sekretariat Daerah Provinsi NTT dengan secara administrasi menginduk pada Biro tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Tugas utama pada saat itu terbatas pada piket dirumah dinas dan gedung kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Pada Tahun 1985 Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja berada pada Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Tugas Pol PP lebih berkembang dalam rangka menfasilitasi Daerah Tingkat II/Kabupaten dalam pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara administrasi membuat laporan kepada Gubernur, dan memberikan bantuan operasional penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya.

Keberadaan Polisi Pamong Praja di lingkungan Provinsi NTT pada era tahun 1980 an terkesan tidak lebih sebagai penjaga rumha dinas pejabat atau keamanan gedung kantor Pemerintahan Daerah. Kesan ini timbul karena adanya berbagai keterbatasan terutama karena Satuan Polisi Pamong Praja NTT kurang diperankan secara proposional sesuai dengan fungsinya.

Makin kompleksnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, mendorong perubahan peran Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diperkuat dengan amanat UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peranan strategis kepada Satuan Polisi Pamong Praja pada semua tingkatan Pemerintahan. Lebih lanjut berdasarkan UU tersebut juga, Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Tugas pokok tersebut telah diterapkan menjadi salah satu kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 pasal 3 ayat (5) angka 17 hurub b dalam bidfang Politik Dalam Negeri dan Adminstrasi Publik yaitu pemeliharaan Trantibun.

Sebagai tindak lanjut, ditetapkannya ketentuan tersebut maka ditetapkan PP No 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Sattuan Polisi Pamong Praja yang mengamanatkan antara lain dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam pasal 148 dan pasal 149 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan daerah. Berdasarkan PP tersebut ditetapkan bahwa Pol PP Provinsi adalah Eselon II/B dan Kabupaten/Kota Eselon II/A dan III/B

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas maka dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lahir Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Satuan Polsi Pamong Praja Provinsi NTT mengacu pada tipe B yang dipimpin oleh Kepala Satuan dengan Eselonering II/b, dibantu Sekretaris dan 4 Bidang.

Secara defacto Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT dikukuhkan pembentukannya pada tanggal 11 April 2008 yang ditandai dengan pelantikan Pejabat Struktural dan pengukuhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam perkembangan selanjutnya tuntutan peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja semakin meningkat sebanding dengan meningkatnya tuntutan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah. Menjawab tuntutan tersebut telah ditetapkan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, sehingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mempersiapkan dalam rangka penyesuaian dengan PP Nomor 06 Tahun 2010 tersebut. Dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka Satuan Polisi pamong Praja Provinsi NTT dinaikkan statusnya menjadi Eselon II A, dan Kabupaten/Kota menjadi Eselon II B

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah nNomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar dan ditambah sub urusan kebakaran. Dengan demikian jasi Satuan Polisi Pamong Praja terjadi penyesuaian kelembagaan berdasarkan Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com