config

URAIAN TUGAS JABATAN

1.    NAMA JABATAN              :    KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR  
2.    KODE JABATAN               :    
3.    ESELON                          :    III-A
4.    UNIT KERJA                    :    SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTT

RUMUSAN TUGAS    

MERENCANAKAN OPERASIONAL, MENGENDALIKAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN PENEGAKKAN PERDA PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR MELIPUTI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DEMI TEGAKNYA SUPREMASI HUKUM.

URAIAN TUGAS

  1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penegakan Peraturan Derah dan Peraturan Gubernur berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas
  3. Menyusun rencana dan pelaporan kegiatan penegakan perda dan peraturan gubernur;
  4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penegakan perda provinsi dan peraturan gubernur;
  5. Meneliti dan mengoreksi penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penegakkan perda provinsi dan peraturan gubernur sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk tegaknya supremasi hukum;
  6. Mengkoordinir pengumpulan data dan informasi serta analisis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur;
  7. Mengkaji permasalahan dan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran perda provinsi dan peraturan gubernur yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk tindakan proses selanjutnya;
  8. Memberikan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur lainnya untuk meningkatkan pemahaman PNS terhadap supremasi hukum;
  9. Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PNS berdasarkan data yang ada untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  10. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
  11. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
  12. Membuat laporan bulanan dan tahunan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com